Rohil – Setelah sembilan Fraksi yang ada di DPRD Rokan hilir menyampaikan pandangan umum terkait ranperda pelaksanaan apbd tahun 2023 yang telah diajukan oleh bupati. Rapat paripurna kembali dilanjutkan dengan agenda mendengarkan jawaban bupati Rohil atas pandangan umum fraksi fraksi, Senin malam (05/08/24).
Berikut jawaban bupati atas pandangan umum fraksi fraksi tentang ranperda pelaksanaan apbd tahun 2023 yang di ajukan oleh Bupati
Fraksi PDIP terkait apresiasi WTP yang diberikan oleh BPK RI, untuk mendapatkan WTP tidaklah mudah perlu kerjasama yang sinergis untuk mempertahankan WTP selanjutnya. Pemda telah juga mengupayakan program yang tepat guna dan sasaran bersinergi terukur untuk kesejahteraan masyarakat
Fraksi Golkar : terkait pertanggungjawaban pelaksanaan apbd untuk tahun depan pemda akan berupaya menyertakan capaian secara detail tentang capaian program yang telah dan belum serta yang akan dilaksanakan. dalam RPJMD juga telah ditetapkan tujuan sasaran dan prioritas penggunaan yang akan dicapai kurun waktu 2021 2026.
Fraksi Nasdem : terkait minimnya hasil pad bahwa pemerintah daerah melalui bapenda sepakat untuk melakukan peningkatan pad pada umumnya serta melakukan penggalian potensi daerah melalui kebijakan dan langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
Fraksi Hanura : Pemda melalui bapenda pada prinsipnya sepakat meningkatkan kinerja yang lebih baik untuk menempatkan sdm yang memiliki kapasitas dan kapasitas dalam pencapaian pad melakukan pengkajian sumber pendapatan secara intensif melalui kebijakan dan langkah strategis dan berkoordinasi dengan opd pengelola pendapatan daerah.
Fraksi Demokrat : terkait WTP atas laporan keuangan Pemda tahun 2023 telah disampaikan pada pandangan umum fraksi sebelumnya.
Fraksi PAN : dinas tenaga kerja telah melakukan edukasi kerjasama pembinaan pelatihan dan produktivitas dengan kementerian tenaga kerja dan bekerjasama dengan badan perlindungan pekerjaan migran Indonesia dengan melaksanakan pelatihan bahasa diantaranya bahasa jepang Mandarin inggris dan Prancis itali khusus dikawasan Asia Afrika.
Fraksi PKS : dalam pelaksanaan pertanggungjawaban apbd akan berupaya menyajikan data laporan berkelompok sesuai dengan urusan bidangnya masing masing dalam hal ini sistem informasi Pemda terus dikembangkan kearah yang lebih baik khususnya di bagian pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dan pendapatan daerah dan nantinya hasil laporan akan tertata terstruktur sesuai dengan bidang yang telah direalisasikan.
Fraksi Gabungan Indonesia Bangkit : terkait pelaksanaan keuangan daerah Pemda agar selalu mengawasi penyelenggaraan dan pelaksana keuangan serta monitoring dan mengawasi pengelolaan keuangan guna mendukung pembangunan terkait orientasi belanja pemerintah daerah akan mengutamakan kebutuhan masyarakat dengan belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi dengan pemenuhan hak dasar masyarakat dibidang pendidikan kesejahteraan dengan sangat afirmasi yang kuat.
Fraksi Gabungan Gerindra Pembangunan berkarya : Pemda ucapakan terimakasih bahwa Pemda melalui bapenda sependapat untuk melakukan peningkatan pad, terkait realisasi anggaran, Pemda akan selalu mengawasi penyelenggaraan dan pelaksanaan keuangan daerah. Orientasi belanja Pemda akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan birokrasi dengan pemenuhan hak dasar dibidang pendidikan dan kesehatan.
Usai mendengarkan jawaban bupati terhadap pandangan fraksi fraksi ranperda pelaksanaan apbd 2023, ranperda tersebut akan dilaksanakan pembahasan oleh badan anggaran. (Diarto)
