BAGANSIAPIAPI — kobkatimes. Com-GTE Empire Global Sdn. Bhd. Malaysia menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem perdagangan internasional dari daerah ke pasar global.

Perusahaan yang bertindak sebagai trade gateway (gerbang perdagangan) bagi produk-produk Indonesia ke Malaysia ini tengah menginisiasi pembukaan jalur ekspor resmi langsung dari daerah guna memangkas rantai pasok yang selama ini dinilai kurang efektif.15 November 2026.
CEO GTE Empire Global Sdn. Bhd. Malaysia, Hj, Ainun, mengungkapkan bahwa langkah strategis ini berakar dari pengalaman panjangnya selama kurang lebih 25 tahun di bidang ekspor-impor, termasuk menginisiasi program bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PMD) lewat program “One Village, One Product Go Export” beberapa tahun lalu.

Membuka Pintu Ekspor Resmi di Daerah untuk Pangkas Kendala Logistik Selama ini, arus ekspor komoditas pertanian dan perikanan dari berbagai daerah di Sumatra kerap terpusat dan melalui jalur Dumai atau Tanjung Balai Asahan.
Sebagai ilustrasi, wilayah Tanjung Balai Asahan sempat mencatat pengiriman masif hingga 6 kapal dengan muatan mencapai 1.200 ton hasil bumi dan perikanan dari Lampung hingga Aceh dalam sehari.

Kendati demikian, tingginya biaya logistik, kendala kartel, monopoli oligarki pengelolaan pelabuhan dan gudang, serta jarak tempuh yang terlalu jauh membuat jalur distribusi konvensional dinilai kurang efisien (not worth it) bagi pelaku usaha dan nelayan lokal.
Berangkat dari tantangan tersebut, GTE Empire Global berinisiatif mengalihkan dan membuka jalur ekspor langsung dari daerah.
Melalui kehadiran pelabuhan dan pintu ekspor resmi di daerah, layanan kepabeanan, karantina, serta bea cukai dapat langsung hadir di lokasi. Hal ini akan membebaskan para pelaku UMKM, petani, dan nelayan dari keharusan melapor atau berproses melalui jalur luar daerah yang panjang.

Sinergi Bersama Pemerintah Daerah kabupaten Rokan Hilir dan Potensi Pengembangan Sinaboi
Rencana strategis ini mendapat sambutan positif dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari jajaran pemerintah daerah.
Setelah melalui berbagai kajian teknis, audiensi, hingga pemetaan wilayah yang mendalam—termasuk menjalin komunikasi bersama pengusaha lokal seperti Rudi Karim serta Koperasi Nelayan Belimbuk—potensi.

pengembangan pelabuhan di kawasan Sinaboi dinilai sangat menjanjikan untuk mendukung mobilitas muatan ekspor.
Upaya ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional terkait industrialisasi dan hilirisasi produk lokal, sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Presentasi program kerja dan draf kerja sama (MoU) antara GTE Empire Global dengan Koperasi Nelayan Belimbuk sebelumnya telah dipaparkan di hadapan Wakil Bupati Rokan Hilir dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Langkah ini diharapkan menjadi barometer baru dalam pembangunan daerah serta mendongkrak tingkat kepercayaan pusat terhadap potensi ekonomi daerah.

Perkembangan Perizinan dan Harapan ke Depan Proses legalitas dan perizinan pembangunan pelabuhan dan kawasan terkait terus dikebut secara intensif.
Dan Dokumen kajian Tata Ruang (TU) dilaporkan telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda), dan selanjutnya bersiap memasuki tahap Online Single Submission (OSS) untuk penerbitan izin teknis (portek) serta kawasan pendukung sebelum melangkah ke tahap Maritime Hub di Jakarta.
GTE Empire Global Dorong Pembukaan Jalur Ekspor Resmi di Daerah, Perkuat Hilirisasi dan Ekonomi Lokal

Selain itu, persoalan terkait Surat Perizinan Usaha Nelayan (SPUN) yang sempat terkendala selama empat tahun terakhir turut menjadi bagian dari pembenahan ekosistem yang tengah diperjuangkan agar kuota dan legalitas nelayan kembali berjalan normal.
Pihak GTE Empire Global mengajak seluruh pemangku kepentingan, petani, nelayan, dan masyarakat luas untuk memberikan dukungan serta pengawasan bersama.
Dan Kehadiran pelabuhan dan jalur ekspor resmi ini diharapkan tidak hanya memperlancar arus barang, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat di daerah.
Pemerintah terus berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap percepatan penyelesaian perizinan dan penguatan sektor usaha masyarakat, termasuk UMKM, Pinang, Arang, serta komoditas unggulan seperti Coco Peat dan Coco Fibre yang memiliki kuota besar.
Langkah ini diambil guna memastikan iklim berusaha yang kondusif, adil, serta bebas dari praktik monopoli oligarki.
Dalam arahannya, perwakilan pemerintah pusat menegaskan pentingnya pengawalan ketat terhadap proses perizinan di tingkat daerah agar berjalan lancar.
Sejumlah sektor dan kawasan—seperti kawasan budidaya kerang, perizinan sektor perikanan, serta kawasan portek—terus didampingi dan dikoordinasikan langsung bersama dinas terkait di daerah. Sinergi yang kuat antara pusat dan daerah ini diharapkan mampu mempermudah para pelaku usaha dan nelayan dalam mengurus legalitas operasional mereka tutup ainun.(Diarto)


