BAGANSIAPIAPI – Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI, Panel Barus, hadir langsung mewakili Menteri Koperasi RI dalam acara peresmian operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Koperasi Produsen Karya Sarana di kawasan Jalan Lingkar Pelabuhan Baru, Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Selasa (17/11/2026).

Dalam sambutannya, Panel Barus menyampaikan permohonan maaf sekaligus salam hangat dari Menteri Koperasi RI yang berhalangan hadir karena adanya rapat mendadak dan arahan penting yang tidak dapat ditinggalkan, meski sebelumnya telah dijadwalkan bertolak bersama menuju Rokan Hilir.
”Saya sampaikan salam hangat dari Bapak Menteri Koperasi Republik Indonesia. Jangan kita ragukan komitmen beliau untuk berkeliling ke seluruh wilayah Indonesia. Di mana pun ada denyut nadi ekonomi baru berbasis koperasi, beliau pasti datang. Ini bukan ‘ombak-ombak Melayu’, ini beneran,” tegas Panel Barus di hadapan jajaran pejabat daerah dan masyarakat nelayan yang hadir.

Ia menuturkan, sebelum ke Bagansiapiapi, pihaknya bersama Menteri Koperasi, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), serta jajaran PT Pertamina Patra Niaga juga baru saja meresmikan fasilitas SPBUN serupa di Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, yang ditempuh melalui perjalanan darat hingga 11 jam.
Dorong Penambahan Unit di Sentra Perikanan
Panel Barus menyoroti potensi besar sektor perikanan dan sejarah panjang Kabupaten Rokan Hilir yang dikenal sebagai daerah penghasil garam dan ikan. Menurutnya, keberadaan satu unit SPBUN di Rokan Hilir saat ini masih belum mencukupi kebutuhan para nelayan setempat.

”Tadi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Ibu Ketua DPRD bertekad bahwa Rokan Hilir ini dulunya terkenal karena garam dan ikannya. Jadi kalau SPBUN-nya cuma satu, ini sayang. Seharusnya bisa lebih banyak lagi supaya akses nelayan terhadap BBM bersubsidi semakin dekat dan mudah,” ujarnya.
Masalah utama yang dihadapi nelayan dalam menjalankan usahanya adalah ketersediaan dan keterjangkauan bahan bakar minyak (BBM). BBM merupakan komponen terbesar dalam biaya operasional melaut yang memakan porsi hingga 60%–70% dari total modal, sebelum kebutuhan lain seperti es batu dan perbekalan (ransum). Oleh karena itu, kelancaran pasokan BBM sangat menentukan produktivitas dan kesejahteraan nelayan.

Untuk mempercepat pengurusan dan pengembangan SPBUN baru di Rokan Hilir, Panel Barus langsung memperkenalkan jajaran petinggi PT Pertamina Patra Niaga yang hadir di lokasi kepada pemerintah daerah. Mereka di antaranya Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto, Executive General Manager (EGM) Regional Sumbagut (yang membawahi Aceh, Sumut, Riau, Kepri, dan Sumbar) Panda, serta tim pengelola khusus SPBUN nasional.
Peran Koperasi dan Target Perluasan SPBUN
Kemenkop menilai koperasi memiliki peran strategis dalam rantai distribusi energi nelayan. Dari total sekitar 419 unit SPBUN di seluruh Indonesia yang tercatat oleh Pertamina Patra Niaga, sebanyak 157 unit di antaranya telah dikelola oleh badan usaha koperasi, sementara sisanya dikelola oleh BUMDes, BUMD, PT, CV, maupun UD. Hal ini membuktikan koperasi mampu menjadi pelaku usaha penyedia energi, bukan sekadar penerima manfaat program.

Mengingat masih tingginya ketimpangan antara jumlah 13.000 desa pesisir di 17.000 pulau Indonesia dengan jumlah SPBUN yang ada, Kemenkop menargetkan pembangunan minimal 40 unit SPBUN baru berbadan usaha koperasi hingga tahun depan. Langkah percepatan ini dilakukan melalui beberapa strategi utama:
Fokus di Sentra Perikanan: Pembangunan diprioritaskan pada kawasan pesisir dengan kebutuhan BBM tinggi, baik jenis Solar maupun Pertalite (khusus bagi kapal nelayan yang menggunakan mesin berbahan bakar bensin sesuai ketentuan).

Kemitraan Strategis: Mendorong koperasi nelayan dan koperasi desa/kelurahan pesisir bermitra langsung dengan PT Pertamina Patra Niaga.
Sinergi Kampung Nelayan Merah Putih: Mendukung penuh program prioritas Presiden yang meningkat pesat dari target awal 100 lokasi menjadi 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun 2026.
Pengawasan Ketat dan Akurasi Data
Panel Barus juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral antara BPH Migas, Pertamina, KKP, pemerintah daerah, dan koperasi untuk memastikan akurasi pendataan jumlah nelayan.

Ia memberikan peringatan keras agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil nelayan. Penyalahgunaan atau penyelewengan kuota BBM subsidi—seperti menjual kembali jatah solar nelayan ke pihak lain—tidak hanya merusak iklim investasi koperasi, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum pidana yang tegas.
”Visi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi jargon belaka jika kebijakan strategis tidak diarahkan ke sektor kelautan, mengingat bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah bangsa maritim,” tutupnya.
Acara peresmian ini turut dihadiri oleh Bupati Rokan Hilir H. Bistamam, Wakil Bupati Jhony Charles, Ketua DPRD Rohil, jajaran Forkopimda termasuk Dandim 0321/Rohil Letkol Inf. M. Ricky P.P.P.A.G.A. dan Kapolres Rohil AKBP Aldi Alfa Faroqi. Hadir pula Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan KKP Adi Chandra, perwakilan BPH Migas Wahyudi Anas, serta Kadis Perindagkop UKM Provinsi Riau Taufik yang mewakili Plt. Gubernur Riau.(Diarto)


